Network
Bukan tanpa alasan Fadli Zon mengkritik kepemimpinan pengendalian Covid, hal itu juga dikritik oleh wakil Ketua Komisi II DPR, Luqman Hakim, mengenai menanggapi adanya wacana perpanjangan PPKM Darurat hingga enam pekan. Menurutnya PPKM darurat tidak akan efektif tanpa dibarengi pengawasan yang ketat dan ketegasan pemberian sanksi kepada siapapun yang melanggarnya.
Politisi PKB itu menuturkan, jika pemerintah meragukan kemampuannya dalam melakukan pengawasan, sebaiknya PPKM Darurat Jawa Bali tidak usah diperpanjang. Dirinya justru mengimbau pemerintah untuk mulai menyusun kebijakan alternatif lain pengendalian Covid-19.
Luqman juga menyampaikan evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat yang telah berlangsung sejak 3 Juli 2021 lalu. Menurutnya pelaksanaan PPKM Darurat di banyak tempat tidak berjalan optimal. Sebab menurutnya penyekatan transportasi publik hanya serius dilakukan hari Minggu, sedangkan di hari Senin sampai Sabtu lalu lintas bebas dimana-mana.
Kendati demikian dia tak membantah adanya penurunan mobilitas warga, namun menurut hal itu tidak sebanding dengan laju penularan Covid-19.
Pelaksanaan PPKM Darurat juga diakuinya masih banyak ditemui kelemahan di lapangan. Salah satu faktor penyebabnya adalah tingginya kejenuhan masyarakat pada pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung 1,5 tahun ini. ***
