Network
WARTA LOMBOK- Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menekankan pentingnya peningkatan pelayanan publik dalam pembangunan ekonomi nasional. Dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2023, Wapres menyatakan bahwa pelayanan publik harus terus ditingkatkan dan dijalankan dengan prima.
"Saya tegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik tidak bisa lagi bekerja biasa-biasa saja. Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah faktor penting untuk menarik investasi dan menciptakan iklim berusaha yang baik," ujar Wapres di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, pada Kamis, 14 Maret 2024.
Wapres menyoroti peran strategis Ombudsman sebagai lembaga negara independen dalam memastikan pemerintahan yang bersih dan memiliki tata kelola yang baik, sehingga masyarakat dapat dilayani secara adil.
"Di sinilah Ombudsman berperan nyata dengan menyusun rumusan kebijakan publik berbasis aduan masyarakat dalam bentuk tindakan korektif, saran perbaikan, juga rekomendasi untuk mendorong peningkatan layanan publik yang semakin berkualitas," tuturnya.
Berdasarkan laporan yang ia terima, Wapres menyebut bahwa secara umum kualitas penyelenggaraan pelayanan publik nasional sekaligus pelaksanaan reformasi birokrasi, meningkat dalam dua tahun terakhir. Hal ini didasarkan atas dua indikator, pertama hasil penilaian Ombudsman atas tingkat kepatuhan di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik.
"Dari tahun 2022 ke 2023, ada kenaikan signifikan jumlah instansi penyelenggara pelayanan publik yang masuk zona hijau, atau mematuhi standar. 70% dari 586 instansi dinilai masuk zona hijau pada 2023, naik dari sekitar 46% di tahun 2022," jelas Wapres.
Indikator kedua, lanjutnya, yaitu berdasarkan hasil penilaian kualitas pelayanan publik tingkat global yang diukur melalui Indeks Efektivitas Pemerintah.
Baca Juga: Presiden Jokowi Meluncurkan Proyek Pembangunan Jalan Daerah senilai Rp868 Miliar di Sumatra Utara
"Indeks Efektivitas Pemerintah tercatat naik, dari 64,76 tahun 2022, menjadi 66,04 tahun 2023, menempatkan Indonesia di urutan ke-73 dari 214 negara," ungkap Wapres.
Dalam mengapresiasi capaian tersebut, Wapres memberikan penghargaan kepada setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ia mendorong agar pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan, khususnya dalam menangani laporan masyarakat terkait rendahnya kualitas pelayanan publik di daerah.
"Wapres menyoroti bahwa jumlah aduan masyarakat yang diterima oleh Ombudsman perwakilan daerah jauh lebih banyak, hingga sepuluh kali lipat lebih banyak daripada aduan yang diterima oleh Ombudsman pusat. Aduan masyarakat merupakan tolok ukur fundamental dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik," ujarnya.
Sebagai penutup, Wapres meminta Ombudsman untuk terus berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan untuk memperluas akses pengaduan pelayanan publik dan memastikan tindak lanjut yang tepat. Ia juga berharap agar melalui sosialisasi yang lebih luas tentang fungsi dan peran Ombudsman, masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas pengaduan dengan efektif.
“Lanjutkan upaya sosialisasi mengenai peran dan fungsi Ombudsman kepada masyarakat secara menyeluruh. Tingkatkan pula literasi masyarakat mengenai hak-hak mereka untuk menerima pelayanan publik yang berkualitas. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih melaporkan bahwa sepanjang tahun 2023, Ombudsman RI menangani 26.461 kasus pelayanan publik. Jumlah ini terdiri dari laporan masyarakat sebanyak 7.392, konsultasi non-laporan 15.348, Respons Cepat Ombudsman (RCO) 948 kasus, investigasi atas prakarsa sendiri sebanyak 118 kasus, serta tembusan sebanyak 2.655 kasus. Kasus-kasus tersebut diprioritaskan untuk penyelesaian segera.
"Selama tahun 2023, Ombudsman RI berhasil menyelesaikan 7.909 laporan, dengan rincian Kantor Pusat menyelesaikan 1.200 laporan dan kantor Perwakilan menyelesaikan 6.709 laporan masyarakat," paparnya.
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi publik tentang tugas dan fungsi Ombudsman, Najih mengungkapkan bahwa Ombudsman telah melakukan kunjungan ke 52 kabupaten/kota.Baca Juga: Survei Februari 2024 Penjualan Eceran Diprakirakan Meningkat
Melalui kerjasama dengan Komisi II DPR RI, Ombudsman RI juga mendengarkan keluhan masyarakat tentang pelayanan publik. Dari 52 kabupaten/kota tersebut, sebanyak 4.592 partisipan telah terlibat, baik dalam konsultasi mengenai permasalahan pelayanan publik maupun dalam berbagai kegiatan lainnya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono, serta Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai.
Wakil Presiden, dalam kesempatan ini, didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono, Staf Khusus Wakil Presiden Masduki Baidlowi dan Muhammad Imam Azis, serta Tim Ahli Wakil Presiden Farhat Brachma.***
