Network
WARTA LOMBOK - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, bersama 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju yang telah dihadirkan, pada Jum'at, 5 Maret 2024 kemarin.
Sebelumnya, MK menyanggupi permintaan dari Tim Hukum Pasangan Calon (Paslon) Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud, yang meminta 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk hadir dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024.
Adapun Menteri-Menteri yang hadir di sidang lanjutan PHPU Pilpres 2024 tersebut, yakni Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.
Saat salah satu Menteri yang hadir, yakni Menko Bidang PMK Muhadjir Effendy memberikan keterangannya soal kunjungan kerja yang dilakukan oleh Presiden.
Muhadjir Effendy menegaskan bahwa kunjungan kerja merupakan salah satu pola kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja. Itu memang salah satu pola kepemimpinan beliau,” kata Muhadjir ketika memberikan keterangan, dikutip Warta Lombok dari YouTube Mahkamah Konstitusi RI pada Sabtu, 6 April 2024.
Ia mengaku sangat mengenal pola kepemimpinan itu karena pernah mendampingi Jokowi membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di daerah-daerah selama satu periode. Tujuan kunjungan tersebut untuk memastikan bahwa kebijakan diterapkan dengan baik di lapangan.
