Myanmar Memblokir Facebook Untuk Mengurangi Tekanan Barat dan Gangguan Stabilitas Setelah Kudeta Militer

- 4 Februari 2021, 13:23 WIB
Myanmar memblokir Facebook menyusul meluasnya informasi kesalahpahaman yang mengganggu stabilitas negara setelah kudeta militer hari Senin
Myanmar memblokir Facebook menyusul meluasnya informasi kesalahpahaman yang mengganggu stabilitas negara setelah kudeta militer hari Senin /Reuters/Stringer

WARTA LOMBOK - Junta Myanmar memblokir Facebook dan layanan perpesanan lainnya dengan alasan stabilitas keamanan saat militer mengkonsolidasikan kekuasaan menyusul kudeta dan penahanan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.

Langkah untuk membungkam aktivis online dilakukan setelah polisi Myanmar mengajukan tuntutan terhadap pemenang Nobel Perdamaian Suu Kyi karena mengimpor peralatan komunikasi secara ilegal.

Hal tersebut juga ditambah ketika tekanan internasional tumbuh pada junta untuk menerima hasil pemilu November yang dimenangkan partainya secara telak.

Baca Juga: Hollywood Menjadi Hollyboob, Ini Penyebab Julia Rose Mengubah Ikon Terkenal di Los Angeles itu

Di Myanmar, penentangan terhadap junta muncul dengan sangat kuat di Facebook, yang merupakan platform internet utama untuk sebagian besar negara yang mendukung komunikasi untuk bisnis dan pemerintah.

Orang-orang di Yangon dan kota-kota lain menggedor panci dan wajan serta membunyikan klakson mobil untuk malam kedua pada hari Rabu sebagai protes terhadap kudeta hari Senin. Gambar-gambar protes telah beredar luas di Facebook.

Jejaring sosial itu juga telah digunakan untuk berbagi gambar kampanye ketidakpatuhan oleh staf di rumah sakit pemerintah di seluruh negeri, yang menuduh tentara menempatkan kepentingannya di atas wabah virus korona yang telah menewaskan lebih dari 3.100 orang, salah satu negara Asia Tenggara dengan korban tertinggi di dunia.

Kementerian Komunikasi dan Informasi mengatakan Facebook, yang digunakan oleh setengah dari 53 juta orang Myanmar, akan diblokir hingga 7 Februari.

"Saat ini orang-orang yang mengganggu stabilitas negara, menyebarkan berita palsu dan informasi yang salah dan menyebabkan kesalahpahaman di antara orang-orang dengan menggunakan Facebook," kata kementerian tersebut dalam sebuah surat.

Halaman:

Editor: Herry Iswandi

Sumber: REUTERS


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x