WARTA LOMBOK – Benny Wenda seorang aktivis United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menguras perhatian khalayak karena mendeklarasikan negara Papua Barat.
Benny Wenda mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat pada Selasa, 1 Desember 2020 dan diangkat sebagai Presiden sementara negara Papua Barat dan menyatakan bahwa Papua Barat sudah resmi memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Aksi Benny Wenda yang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat memancing respon Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Baca Juga: Ganja Dihapus Dari Daftar Obat-Obatan Terlarang, Iwan Fals: Wah Keren Nih
Menurut Puan, aksi Benny Wenda tidak lebih dari sekedar kamuflase politik karena ingin menunjukkan dirinya di panggung internasional.
“Aksi Benny Wenda merupakan petualangan politik individu untuk menunjukkan eksistensinya di panggung internasional, padahal kondisi di dalam negeri baik-baik saja”, kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 5 Desember 2020 seperti dikutip Warta Lombok.com dari Antara.
Aksi Benny Wenda mendapat kecaman keras dari Puan Maharani. Ia meminta pemerintah Indonesia segera mengambil tindakan tegas terhadap Benny Wenda karena aksinya sudah terlalu jauh dan bisa memantik gerakan separatism di Papua.
Lebih jauh, Puan menyatakan bahwa setiap jengkal wilayah Indonesia harus dilindungi dan dijaga.
“Kita harus melindungi tiap jengkal wilayah NKRI. Jangan kasih ruang untuk separatism, provokasi yang memecah belah”, ucap Puan.
Baca Juga: Ramai Jadi Slogan, Quraish Shihab Terangkan Filosofi Sebuah Revolusi Akhlak
Baca Juga: Eloknya Savana Propok di Gunung Rinjani, Asyik Dijadikan Lokasi Kemah
Aksi yang dilakukan Benny Wenda tidak berdasar dan tidak mendapat dukungan dari masyarakat Papua.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, menurut Puan harus lebih aktif melakukan kampanye internasional tentang keberhasilan pembangunan di Papua serta mengabarkan bahwa kondisi di Papua sangat kondusif.
Selain itu, Puan juga meminta pemerintah Indonesia harus tetap melakukan pendekatan kemanusiaan dan kesejahteraan bagi rakyat Papua.
Kebijakan BBM satu harga di Papua harus terus dilanjutkan agar masyarakat Papua menikmati harga seperti di daerah-daerah lain.
Baca Juga: Pejabat di Kementeri Sosial Kena OTT KPK, Juliari: Betul, Eselon III Diamankan KPK
Baca Juga: Pantai Tanjung Bloam, Keindahan Alam yang Terlupakan di Lombok Timur Selatan
“Dana Otsus dilanjutkan dengan evaluasi ketat yang bertujuan untuk mensejahterakan warga Papua”, ujar Puan.***
Sekedar informasi, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa Benny Wenda adalam mantan narapidana yang pernah dipenjara selam 15 tahun karena kasus kriminal.***