WARTA LOMBOK - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengaku heran atas reaksi negatif masyarakat ihwal tes wawasan kebangsaan atau TWK terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bakal beralih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).
“Kenapa kita mesti bertele-tele mendiskusikan sesuatu yang baik untuk kepentingan masa depan Indonesia ini. Bangsa ini sungguh kadang-kadang kehilangan akal sehat begitu,” kata Moeldoko melalui keterangan video, seperti dilansir wartalombok.com dari Antara, Rabu 26 Mei 2021.
Adapun, KPK telah memutuskan nasib 75 pegawainya yang dinyatakan tidak lolos asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Hasilnya, 51 pegawai telah diberhentikan oleh lembaga anti korupsi dan sisanya dianggap layak untuk dibina lebih lanjut.
Meski demikian, KPK tak memberikan informasi detail mengenai nama-nama pegawai KPK, termasuk nasib salah satu penyidik seniornya Novel Baswedan, yang diberhentikan kemarin.
Moeldoko mengatakan langkah itu mesti diambil untuk memperkuat persoalan wawasan kebangsaan di tengah ancaman ideologi yang semakin keras beberapa waktu terakhir.
Di sisi lain, Moeldoko menegaskan praktik TWK itu sudah lama diterapkan di lingkungan pemerintah untuk menjaring calon ASN ataupun alih status kepegawaian. Bahkan, dia mengatakan, TWK itu juga digunakan di lingkungan BUMN.
“Sebenarnya sudah lama berjalan dan tidak hanya di ranah KPK saja, tetapi seluruh mereka yang berproses atas alih staus menjadi ASN di semua lembaga,” kata dia.
Baca Juga: Rizki Billar dan Lesty Kejora Akan Melangsungkan Pernikahan Memakai Adat Minang
Dengan demikian, dia meminta, masyarakat memahami proses TWK itu sebagai suatu upaya pemerintah untuk menjaring calon ASN yang berintegritas dan memiliki rasa nasionalisme tinggi.
“Dari awal Presiden ingin agar KPK memiliki sumber daya yang terbaik dan berkomitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi, karena itulah proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN membuat pemberantasan korupsi harus menjadi lebih sistematis,” kata dia.
Terakhir, dalam wawancara tersebut, Moeldoko mengajak seluruh pihak menyudahi energi negatif dan praduga yang tidak konstruktif terhadap KPK.
Dia menekankan perlunya sikap bijak semua pihak untuk menyikapi semua situasi.
Baca Juga: Polda Metro Jaya Masih Mendalami Berkas Laporan Roy Suryo Terhadap Lucky Alamsyah
"Kita tahu ini sudah final. KPK harus terus diperkuat oleh kita semua. Kita berikan kepercayaan penuh kepada KPK untuk membenahi dan memperkuat diri, bekerja dan menindak koruptor dengan tidak pandang bulu. Termasuk pencegahan korupsi, kita sudah mempunyai instrumennya yaitu strategi pencegahan korupsi. Maka saatnya KPK kembali konsentrasi pada tugas pokok dan fungsinya, kita dukung sepenuhnya, masyarakat mendukung sepenuhnya," katanya pula.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengirimkan surat permohonan kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo agar memberhentikan Ketua KPK Komjen Pol. Firli Bahuri sebagai anggota Polri.
Baca Juga: Lagi, Kejaksaan Agung Sita Aset Tanah Milik Tersangka Korupsi PT Asabri
"Dasar kami datang ke sini karena dalam pengamatan kami belakangan ini ada serangkaian kontroversi yang dia [Firli] ciptakan sehingga tindakan-tindakan itu meruntuhkan citra Polri di mata publik," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Mabes Polri, Jakarta, Selasa 25 Mei 2021.***