Network
WARTA LOMBOK - Pimpinan Pusat Muhammadiyah turut mengapresiasi pemerintah Filipina yang menetapkan 1 Februari sebagai Hari Hijab Nasional.
Penetapan tersebut dilakukan setelah pemerintah Filipina menyetujui Rancangan Undang-Undang terkait Hijab sebagai wujud toleransi beragama serta pemahaman tentang budaya Muslim.
RUU tersebut kemudian disetujui Kongres Filipina yang kemudian menetapkan 1 Februari sebagai Hari Hijab Nasional di negara yang mayoritas Kristen itu.
Baca Juga: Harga Rokok Resmi Naik, Perokok Mesti Merogoh Kocek Lebih Dalam
Baca Juga: Biaya Tilang Baru Kendaraan Beredar Luas di WhatsApp, Ini Penjelasan Polri
Apresiasi Muhammadiyah terkait keputusan pemerintah Filipina tersebut disampaikan Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu'ti di Jakarta pada hari Selasa.
“Saya menyambut baik dan mengapresiasi keputusan Pemerintah Filipina yang menetapkan 1 Februari sebagai Hari Jilbab Nasional,” kata Mu’ti sebagaimana dikutip Warta Lombok.com dari Antara, Selasa, 2 Januari 2021.
Ia menilai keputusan pemerintah Filipina dalam menetapkan Hari Hijab Nasional negara itu merupakan langkah yang perlu diapresiasi menyusul upaya di dalam merubah kesan negatif tentang Islam.
Keputusan pemerintah Filipina tersebut digarapkan akan membangun hubungan yang lebih baik pemerintah Filipina dengan umat Islam.
Hari Hijab Nasional Filipina akan diperingati setiap tahun di negara tersebut. Berdasarkan data pemerintah terbaru, terdapat 10 juta umat Muslim dari total 110.428.130 penduduk di Filipina yang didominasi Kristen Katolik.
Rancangan Undang-Undang terkait hijab tersebut dikeluarkan pemerintah Filipina dengan tujuan untuk menghentikan diskriminasi yang sering dialami oleh perempuan berjilbab khususnya di negara tersebut.
Baca Juga: Selebgram Abdul Kadir Ditangkap Polda Metro Jaya Setelah Terciduk Menggunakan Sabu di Kamar Hotel
Baca Juga: Polisi Bubarkan Warga yang Berkumpul Saksikan Syuting Sinetron Ikatan Cinta
Ketetapan hukum itu juga disusun untuk menghapus adanya kesalahpahaman tentang cara umat Muslim berbusana yang kerap disalah artikan sebagai simbol penindasan, terorisme, dan ketidak bebasan.
Filipina terus berupaya mempromosikan pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran Islam, budaya Muslim dan toleransi dalam beragama di negara tersebut.
RUU tersebut disahkan pemerintah Filipina melalui voting 203 suara yang menyatakan setuju atas penetapan Hari Hijab Nasional.***
