Network
WARTA LOMBOK - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah segera melakukan sinkronisasi dan koordinasi antara pusat dan daerah agar penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak menjadi kebijakan mandul dan tidak efektif. Hal ini terkait dengan penerapan PPKM Darurat yang meliputi 44 kabupaten/kota dan 6 provinsi di Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021.
“Pemerintah harus melakukan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan dengan pemda agar tidak terjadi kebingungan dan penolakan. Bukankah ujung tombak pelaksanaan PPKM Darurat ada di Pemda? Jangan sampai kebijakan jadi mandul dan tidak efektif karena kurangnya koordinasi pusat-daerah," kata Netty dalam keterangan tertulisnya yang dilansir wartalombok.com dari Parlementaria, Kamis 1 Juli 2021.
Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini menambahkan, adapun draft kebijakan PPKM Darurat yang diterima oleh media, diantaranya mengatur work from home (WFH) sesuai sektor, pembatasan mal dan restauran serta peniadaan kegiatan sekolah tatap muka, seni budaya, sosial kemasyarakatan dan peribadatan.
"Pemerintah harus menjelaskan bagaimana penerapan PPKM Darurat di lapangan. Apa yang membedakan PPKM darurat dari kebijakan PPKM Mikro dan PSBB? Indikatornya harus di- break down, jangan hanya ganti istilah yang membuat lelah publik," tandas legislator dapil Jawa Barat VIII ini.
Netty menilai, kebijakan PPKM Darurat sebagai langkah yang terlambat.
“Seharusnya kebijakan tarik rem darurat sudah dilakukan sejak awal, sebagai bentuk keseriusan pemerintah melakukan pengetatan mobilitas. Ini kan jadi seperti terlambat menyadari bahaya, bukankah para epidemilog dan asosiasi tenaga kesehatan sudah mengingatkan akan terjadinya ledakan kasus sejak lama, bahkan dengan adanya varian virus baru," ujarnya.
Menurut Netty, tambahan kasus eksponensial ini membutuhkan strategi pengendalian pandemi (flattening the curve) yang proven dan terukur.
Baca Juga: Bolehkah Ibu Positif Covid-19 Memberikan ASI kepada Bayi? Berikut Jawaban Kemenkes
