Network
WARTA LOMBOK – Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dilakukan DPR RI pada Senin, 5 Oktober 2020 memantik gelombang aksi.
Aksi yang dilakukan oleh kelompok buruh dan mahasiswa berlangsung sejak Selasa, 6 Oktober 2020 dan menemukan puncaknya pada Kamis, 8 Oktober 2020 lalu.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes kepada DPR yang dianggap memaksakan kehendak agar Omnibus Law UU Cipta Kerja segera disahkan.
Baca Juga: Fahri Hamzah Minta Mahfud MD Jangan Menangkap Rakyat
Para demonstran menuntut Pemerintah dan DPR agar menggagalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja tersebut karena akan sangat merugikan kelompok buruh dan pekerja.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan para pendemo menyebabkan kerusakan cukup parah. Di Jakarta, terdapat 20 halte Transjakarta dan 3 stasiun MRT yang dirusak oknum tidak bertanggung jawab.
Dikabarkan Pikiran-Rakyat.com sebelumnya, terkait kerusuhan yang terjadi, juru bicara Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan Purwanto mengungkapkan hasil penyelidikan pihaknya.
Baca Juga: Viral, Kapolres Lombok Timur Membersihkan Sampah Saat Demo
Ia mengungkapkan jika BIN telah mengantongi nama dalang yang berada di balik aksi kerusuhan yang terjadi dalam demo UU Cipta Kerja.
BIN telah mengetahui siapa saja aktor yang membiayai hingga memobilisasi massa dalam demonstrasi UU Cipta Kerja yang berujung ricuh.
Juru Bicara BIN itu mengungkapkan pihaknya kini tengah mengumpulkan bukti-bukti pendukung untuk membawa ke ranah hukum.
Baca Juga: Fahri Hamzah Sentil Mahfud MD Terkait Cara Bernegara, Begini Pernyataannya
Terkait penjelasan yang dilontarkan oleh BIN, politisi Fahri Hamzah berikan komentarnya. Sebagaimana diberitakan Pikiran Rakyat.com sebelumnya "Duo Fahri Hamzah dan Fadli Zon Kompak Pertanyakan Maksud BIN Ungkap Dalang Kerusuhan Demo: Aneh!"
Fahri Hamzah menilai BIN seharusnya tidak diperbolehkan menyiarkan informasi 'rahasia' kepada publik.
Ia menambahkan seharusnya badan intelijen hanya memberikan informasi penting kepada Presiden saja.
"BIN tidak dibolehkan menyiarkan informasi intelijen kepada publik. BIN tugasnya hanya memberikan informasi kepada Presiden (sebagai single User)," ujarnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Twitter @Fahrihamzah yang diunggah pada 10 Oktober 2020.
Baca Juga: Rocy Gerung Lebih Percaya Anak STM daripada Airlangga Hartanto
Fahri Hamzah menyayangkan sikap BIN yang tidak disiplin dengan prinsip kerja di negara demokrasi seperti di Indonesia ini.
"BIN harus disiplin dengan prinsip kerja intelijen di negara demokrasi. Please!," tambahnya.
Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Fahri Hamzah, Fadli Zon pun mempertanyakan sikap BIN.
Baca Juga: Edukasi Mitigasi Bencana, Dinsos NTB Luncurkan Program Tagana Masuk Sekolah (TMS) dan Mobil Edukasi
Fadli Zon menilai BIN bersikap aneh dengan menggunakan juru bicara.
Setahunya sebuah badan intelijen sekelas CIA atau pun MI6 tak memiliki seorang juru bicara.
"Memang aneh ini BIN kok pakai jubir segala. Setahu sy dinas intelijen asing spt CIA Amerika Serikat, MI6 Inggris atau SVR n FSB Rusia, tak ada juru bicara," ungkapnya, dikuti Pikiran-Rakyat.com dari Twitter @fadlizon yang diunggah pada 10 Oktober 2020.
Baca Juga: Quartararo Berhasil Raih Pole di Le Mans, Pole Ketiga Musim Ini
Fadli Zon juga memiliki pandangan yang sama dengan Fahri, sebagai badan intelijen sebaiknya BIN hanya melaporkan hasil penyelidikan kepada Presiden dan bukan disiarkan secara publik.
Memang aneh ini BIN kok pakai jubir segala. Setahu sy dinas intelijen asing spt CIA Amerika Serikat, MI6 Inggris atau SVR n FSB Rusia, tak ada juru bicara. Apalagi sampai mengumumkan bahan info intelijen ke publik. Lapor sj ke Presiden apa infonya. https://t.co/PfwSitu7Kb— FADLI ZON (IG: fadlizon) (@fadlizon) October 10, 2020
"Apalagi sampai mengumumkan bahan info intelijen ke publik. Lapor sj ke Presiden apa infonya," pungkasnya.***(Pikiran Rakyat.com/Rahmi Nurfajriani).
