Network
Baca Juga: Lowongan Kerja Kementerian PUPR 2021, Simak Syarat dan Berkas yang Harus Dipenuhi
“Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong penggunaan Whistleblowing System sebagai alat dalam mendeteksi korupsi,” tulis KPK melalui cuitannya.
Kegiatan penandatanganan tersebut dilakukan untuk mendorong penggunaan Whistleblowing System (WBS) sebagai alat pendeteksi korupsi.
KPK juga menjelaskan ungkapan Ketua KPK, Firli yang berharap WBS dapat mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi.
“Saya berharap dengan WBS Terintegrasi, WBS pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD dapat optimal dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi,” tutur Firli melalui akun Twitter KPK.
[SIARAN PERS] KPK bersama 27 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menandatangi kerja sama penanganan pengaduan tindak pidana korupsi terintegrasi atau dikenal dengan Whistleblowing System TPK Terintegrasi, 2 Maret 2021. (1/4) pic.twitter.com/Ue84BWixvT— KPK (@KPK_RI) March 2, 2021
Baca Juga: KAI Lakukan Penataan Kembali Alur Pelanggan dan Loket Pembelian Tiket di Stasiun Medan
Baca Juga: Livery Lokomotif Tahun 1953-1991 CC 201 Dihadirkan Kembali oleh KAI
Acara yang berlangsung untuk penandatanganan WBS tersebut juga diikuti dengan simulasi pelaporan dan penanganan pengaduan.
Pelaporan dan penanganan pengaduan dilakukan melalui Whistle-Blowing System terintegrasi.***
