WARTA LOMBOK - Penyederhanaan birokrasi dilakukan oleh pemerintah sebagai program reformasi birokrasi untuk peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
Strategi penyederhanaan birokrasi yang dilakukan pemerintah untuk peningkatan kinerja ASN menekan tiga aspek penting.
Tiga aspek penting tersebut yaitu meliputi transformasi organisasi, transformasi manajemen kinerja, dan transformasi jabatan.
Baca Juga: Dukung Pengembangan Kawasan Industri Konawe, Jalan Lingkar Kota Kendari Dibangun Kementerian PUPR
Dikutip wartalombok.com dari akun Twitter Wapres Ma’ruf Amin @Kiyai_MarufAmin pada 1 Juli 2021, penyederhanaan birokrasi diharap tidak hanya pemenuhan aspek teknis dokumentasi saja.
Wakil Presiden, Ma’ruf Amin mengungkapkan harapannya agar penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan mengubah pola pikir ASN dan budaya kerja organisasi pemerintah.
Penyederhanaan birokrasi dianggap harus meliputi akar permasalahan dan perubahan paradigma yang memberikan berbagai terobosan.
Birokrasi yang disederhanakan nantinya harus memberikan inovasi dan pemikiran baru yang dapat mengubah pola pikir ASN serta budaya kerja dalam organisasi pemerintah.
Baca Juga: Pengadilan Pennsylvania Batalkan Hukuman Terkait Pelecehan Seksual, Bill Cosby Bebas dari Penjara
Ma’ruf Amin menegaskan bahwa penyederhanaan birokrasi mesti dilaksanakan dengan dengan pertimbangan prinsip kehati-hatian.
Selain kehati-hatian, penyederhanaan birokrasi juga harus diselenggarakan dengan mempertimbangkan kecermatan, objektivitas, keadilan, efisiensi, dan transparansi.
Wapres juga meminta semua kementerian dan lembaga untuk melakukan langkah strategis dalam penyederhanaan birokrasi.
Strategi yang dapat dilakukan pemerintah dapat berupa percepatan peralihan jabatan struktural ke jabatan fungsional.
Baca Juga: Bagaimana Strategi Pembiayaan Melalui Utang Oleh Pemerintah? Simak Penjelasan dan Berbagai Tujuannya
Selain itu juga melakukan percepatan digitalisasi pemerintahan, dan kerja kolaboratif pada penyusunan kebijakan serta program prioritas pemerintah.
Strategi penyederhanaan birokrasi juga dapat dilaksanakan melalui percepatan reformasi birokrasi daerah serta perwujudan manajemen talenta nasional.
Percepatan reformasi birokrasi daerah meliputi penguatan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP), dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).***