Network
WARTA LOMBOK - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan untuk memperkuat kerja sama ekonomi kedua negara di berbagai bidang, utamanya peningkatan investasi industri farmasi dan juga energi hijau (green energy).
Menko Luhut melakukan kunjungan kerja pada 24-25 Mei 2021 didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.
"Selama dua hari kami bertemu dengan beberapa perusahaan Korea Selatan seperti Hyundai, LG Energy Solution, SK, dan lain-lain yang juga berkomitmen terhadap eco-friendly dan penurunan emisi karbon. Saya senang sekali bahwa perusahaan Korsel juga akan berinvestasi untuk bidang yang ramah lingkungan untuk membantu mencapai target penurunan emisi karbon," kata Menko Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, seperti dilansir wartalombok.com dari Antara, Jumat 28 Mei 2021.
Baca Juga: Polisi Gagalkan Peredaran Narkoba yang Dikendalikan Napi LP Gunung Sindur
Pada kunjungan kerja hari pertama Menko Luhut beserta delegasi melakukan serangkaian pertemuan dengan sejumlah pimpinan perusahaan Korsel di antaranya CEO LG Energy Solution Jong Hyun Kim, Chairman of Korea Federation of Banks Kim Gwang-soo, Vice Chairman/CEO SK E&S Co Ltd Jeong Joon Yu, serta perusahaan farmasi Sungwun Pharmacopia.
Lain daripada itu, diketahui, rencana Luhut untuk melakukan Work From Bali (WFB) menuai kritik.
Harapan untuk mendorong pemulihan ekonomi berbasis pariwisata di Bali dirasa sebagai pemborosan anggaran. Hal tersebut disampaikan pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Wahyudi Kumorotomo.
“Dengan tingkat penerimaan negara yang masih lemah, seharusnya aparat pemerintah tetap berhemat,” jelas Wahyudi dalam keterangan resminya kemarin 27 Mei 2021.
Baca Juga: Kapolri Jelaskan Langkah Pemerintah dalam Membangun Wilayah Papua
Wahyudi menyampaikan bahwa anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terus mengalami lonjakan. Pada tahun 2020, anggaran yang semulanya berada di angka Rp450,1 triliun meningkat jadi Rp677,2 triliun. Bahkan, pada tahun ini angkanya telah mencapai Rp951,2 triliun.
Peningkatan anggaran PEN tersebut, menurutnya, jadi hal positif untuk mencegah peningkatan angka pengangguran sembari menggenjot pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, diperlukan langkah strategis agar anggaran tersebut dapat direalisasikan secara tepat sasaran.
“Policy WFB jelas memboroskan anggaran belanja negara oleh aparatur sendiri. Hal ini kemudian dapat dikatakan menunjukkan teladan yang kurang baik kepada masyarakat luas,” jelas Wahyudi.
Selain itu, menurutnya WFB berpotensi memunculkan klaster Covid-19 baru di Bali, khususnya di objek wisata. Beberapa alternatif pun ditawarkan Wahyudi untuk mengubah pariwisata Bali di masa pandemi ini. Seperti wisata minat khusus, wisata spiritual, serta paket wisata lain yang tidak menimbulkan kerumunan.
Baca Juga: Polda NTB Gagalkan Transaksi Sabu di Salah Satu Rumah Makan Lombok Timur
“Tetapi tidak harus dengan membuat ketentuan agar pegawai ASN beramai-ramai melakukan rapat-rapat dan kegiatan di Bali,” tegasnya.***
