Network
Dalam aturan tersebut dengan tahapan awal sosialisasi dan publikasi mengenai praktek protokol kesehatan.
“Dilakukan juga pemantauan praktek protokol kesehatan, pelanggaran protokol kesehatan, peringatan pertama dengan diberlakukan Penalti Administratif hingga terakhir deportasi," jelasnya.
Baca Juga: Revisi Pasal Karet di UU ITE, Mahfud MD : Bisa dengan Mencabut atau Menambahkan Kalimat Penjelasan
pemerintah pun sudah memulai program nasional vaksinasi untuk 13.000 pekerja rumah sakit di provinsi itu, dengan itu Program ini akan memberi kepercayaan lebih kepada para wisatawan.
Dikatakan juga, ini sebagai sisi lain untuk mendukung pula pemulihan ekonomi di Bali.
Juga dikatakan pemerintah terus meningkatkan fasilitas terkait COVID-19 di seluruh Bali, yang sekaligus persiapan untuk KTT G-20 mendatang di Bali.
Untuk menyakinkan persiapan pemerintah Indonesia, dikabarkan akan mengundang kedutaan besar asing untuk melakukan kunjungan lapangan ke Bali guna untuk menyaksikan secara langsung langkah-langkah pengendalian COVID-19 yang diterapkan untuk menyaring dan melindungi wisatawan asing.
"Pemerintah Indonesia meminta Kedutaan Besar di Jakarta dan konsultan mereka di Bali atau Surabaya untuk menginformasikan warga negara mereka yang tinggal di Bali untuk menghormati hukum setempat dan peraturan,” pungkas Luhut.
Baca Juga: Jokowi Dorong Percepatan Transformasi Digital Mampu Menyasar Sektor UMKM di Masa Pandemi
Seperti kita tahu, di negara lain yang bertujuan memberantas COVID-19, semua pelanggaran dilakukan oleh apapun.
