Network
WARTA LOMBOK - Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Nusa Tenggara Barat mengkampanyekan gerakan diversifikasi pangan lokal.
Dinas DKP NTB mengajak masyarakat untuk mengurangi konsumsi nasi dengan tagline 'kenyang nggak harus nasi' di Kabupaten Lombok Barat.
Road show Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) NTB yang dipimpin Ketua Tim TP PKK NTB, Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah menyuarakan gerakan diversifikasi pangan lokal bertajuk 'kenyang nggak harus nasi'.
Niken berharap penganekaragaman bahan pangan non beras ini dapat terus berkembang di NTB.
"Disini peran ibu sangat diperlukan guna menjaga keseimbangan gizi keluarga," ujar Niken seperti dikutip wartalombok.com dari Antara News pada Senin, 21 Juni 2021.
Selain menggenjot variasi pangan lokal, Niken juga turut mensosialisasikan posyandu keluarga.
Melalui posyandu, masyarakat diharapkan mendapat pelayanan kesehatan, mulai dari memantau tumbuh kembang anak, remaja, serta kesehatan ibu hamil, nifas, dan menyusui.
Baca Juga: Berikut Lima Panduan Cara Mengisi Aplikasi eHac untuk Keperluan Berpergian di Masa Pandemi
Selain itu, pelayanan kesehatan dalam meningkatkan status gizi balita serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi, meningkatkan status kesehatan remaja dan meningkatkan status kesehatan lanjut usia (lansia) agar sehat, mandiri, dan produktif.
"Posyandu keluarga adalah titik awal pelayanan pada masyarakat yang langsung berada di dusun masing-masing, sehingga kesehatan masyarakat dapat kita tingkatkan bersama," kata Niken.
Sementara itu, Kepala Dinas DKP NTB Fathul Gani menegaskan, gerakan diversifikasi pangan lokal dilakukan untuk menurunkan tingginya konsumsi dan ketergantungan masyarakat terhadap beras dan karbohidrat.
Baca Juga: KPK Lakukan Tes Antigen Untuk Seluruh Pegawai, Berikut Langkah-Langkah Pengambilan Swab Antigen
"Konsumsi beras yang cukup tinggi saat ini tentu menjadi tantangan tersendiri khususnya bagi masyarakat NTB di yang memiliki keanekaragaman bahan pangan non beras yang tersebar di Sepuluh kabupaten dan kota," ucap Fathul.
Menurut Fathul, diversifikasi pangan dengan memanfaatkan bahan makanan selain beras dapat menjadi peluang dengan mengembangkan industri pangan olahan yang memiliki nilai tambah secara ekonomi.
"Peran pengurus PKK pada semua tingkatan mutlak diperlukan. Ibu-ibu sebagai garda terdepan dalam mengelola ekonomi keluarga tentunya perlu diberikan pembekalan teknis tata cara pengolahan pangan lokal yang memiliki prospektif untuk dikembangkan," kata Fathul.
Gani mengungkapkan, selama ini indeks konsumsi beras di Provinsi NTB masih tinggi yaitu mencapai 120 kilogram per kapita per tahun. Padahal, secara nasional standarnya itu 90 kilogram per kapita per tahun.
"Artinya ada gap (kesenjangan) yang tinggi. Paling tidak kita harus menekan di bawah 100 kilogram per kapita per tahun," ucap Fathul.
Untuk itu, pihaknya menargetkan angka konsumsi beras menurun hingga berada pada posisi 90 kg per kapita per tahun, dari angka saat ini yaitu 120 kilogram per kapita per tahun.
"Caranya dengan kita mengarahkan masyarakat secara perlahan-lahan untuk mengganti makan beras atau nasi dengan non beras. Apalagi kalangan paruh baya, lansia dan orang dewasa itu sudah harus beralih ke nonberas. Sebab konsumsi terlalu banyak beras kurang baik bagi kesehatan," jelas Fathul.
Baca Juga: Ulang Tahun Jokowi ke-60 Tanpa Perayaan Spesial
Upaya dilakukan melalui gerakan mengoptimalkan lahan atau pekarangan sebagai lokasi menanam bahan makanan pengganti beras. Contohnya, talas, umbi-umbian, jagung, dan ubi jalar.
"Banyak sekali makanan selain beras seperti jagung, talas, umbi-umbian, sagu sebagai pengganti beras. Apalagi sagu ini kita sedang kembangkan. Ini kita olah sedemikian rupa sehingga cita rasanya tidak kalah dengan produk lain," katanya.***
