Network
WARTA LOMBOK - Dalam rangka mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional, skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi motor penggerak pembiayaan yang utama untuk UMKM ditengah lesunya penyaluran skema kredit yang lain.
Rapat yang dipimpin Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memutuskan memperpanjang tambahan subsidi pada bunga KUR menjadi 3% selama 6 bulan mulai 1 Juli hingga 31 Desember 2021.
Pemerintah menetapkan beberapa perubahan kebijakan KUR, salah satunya yaitu perubahan skema KUR tanpa jaminan yang awalnya tertinggi adalah 50 juta rupiah menjadi 100 juta rupiah.
Baca Juga: Pemerintah Terus Melakukan Berbagai Perbaikan Mekanisme Penyaluran Insentif Bagi Tenaga Kesehatan
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi PKS, Anis Byarwati, mengatakan hal ini sangat wajar dilakukan Pemerintah dalam kondisi pandemi yang belum juga berakhir, dan kebijakan ini juga menjadi salah satu upaya mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional.
“Saat ini tercatat lebih dari 65 juta UMKM yang tersebar di Indonesia. Dan porsi kredit UMKM baru mencapai 18,8% terhadap total kredit perbankan,” kata Anis mengutip data dari OJK.
Anis yang menjabat sebagai wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menilai bahwa memang sudah saatnya Pemerintah menambah dan merevisi kebijakan pelaksanaan KUR.
“Tentu saja ini penting dilakukan untuk memperjelas keberpihakan Pemerintah terhadap UMKM terutama untuk segmen mikro dan ultra mikro. Dan seharusnya kebijakan ini juga bisa menjadi motor penggerak untuk meningkatkan permintaan kredit ke depan,” ujarnya.
Namun demikian, Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menyampaikan sejumlah catatannya, diantaranya, perlu ditegaskan bahwa sektor UMKM memang mempunyai peran yang cukup signifikan dalam perekonomian, terlebih pada negara berkembang seperti Indonesia.
