WARTA LOMBOK - Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, banyak informasi hoaks soal seruan aksi nasional di Jakarta yang direncanakan akan digelar siang ini di Jakarta.
"Jadi banyak berikan hoaks yang beredar," kata Yusri Yunus kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 24 Juli 2021.
Namun demikian, berkenaan dengan adanya rencana aksi demonstrasi siang ini, pihaknya tetap melakukan antisipasi.
Salah satu antisipasi yang dilakukan adalah dengan melakukan penyekatan di sejumlah titik untuk menghalau massa aksi.
Baca Juga: Lombok Berduka Sekretaris DPD Demokrat NTB H Zainul Aidi Meninggal Dunia Akibat Covid-19
"Kami tetap mengantisipasi," ujar dia.
"Pengamanan penyekatan masih berjalan pengamanan di titik-titik yang dianggap ini sudah kira siapkan," kata dia.
Oleh karenanya, kata Yusri kalau masih ada massa aksi yang masih membandel dengan tetap melaksanakan protes, maka pihaknya tetap akan menghalau mereka dengan pendekatan secara humanis.
Baca Juga: Rayakan Hari Raya Idul Adha, Berikut 10 Artis Top yang Qurban Hewan Super Besar
Dia berujar, lalu lintas dari arah Bundaran HI menuju Istana disekat dengan MCB dan barier.
"Kemudian di depan pertamina juga kami sekat dengan MCB dan barier serta di Harmoni. Jadi tiap yang akan melaksanakan aksi di sini akan segera kami imbau untuk membubarkan diri," kata dia.
Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan bahwa pemerintah berupaya mendengar semua aspirasi rakyat di tengah era pembatasan sosial.
Hal ini diungkapkannya dalam konferensi pers terkait Perkembangan Situasi Politik dan Keamanan Terkini di Masa Pandemi
"Pemerintah menyadari dan mencatat adanya semacam ketakutan atau keresahan di tengah masyarakat berkenaan dengan Covid-19 yang trennya terus tidak menentu. Keresahan itu muncul dalam dua bentuk. Satu, takut mati karena Covid-19, kemudian di seberangnya takut mati karena ekonomi," jelasnya, dikutip wartalombok.com, Sabtu 24 Juli 2021.
Baca Juga: Kematian Akibat Covid-19 Meningkat, Ketua DPD RI Minta Masyarakat Tidak Takut Vaksinasi
Menurut Mahfud, kontroversi dan resistensi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat terbilang wajar dan dialami semua negara, yang dikonfirmasi berdasarkan studi dari Kementerian Luar Negeri.
Oleh sebab itu, kerja sama elemen bangsa mulai dari tokoh pemerintah, masyarakat, tokoh agama, dan akademisi untuk terus mengingatkan bahwa Covid-19 ini musuh bersama harus terus dilakukan.
"Kalau di negara berkembang seperti kita, masyarakat itu resistan terhadap pembatasan kegiatan masyarakat karena mengganggu jalannya perekonomian. Masyarakat tidak beraktivitas untuk bertahan atau mengembangkan kehidupan ekonominya. Tapi di negara maju, resistensi terhadap pembatasan itu alasannya kehilangan kebebasan," tambahnya.
Terkini, beberapa polemik tersebut pun telah masuk perhatian dan menjadi pertimbangan pemerintah. Kini, vaksin berbayar sudah diputuskan tidak dilaksanakan, sementara pekerja asing tidak boleh lagi masuk Indonesia lagi kendati telah memiliki kontrak legal.***