Network
Selain itu, pelayanan kesehatan dalam meningkatkan status gizi balita serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi, meningkatkan status kesehatan remaja dan meningkatkan status kesehatan lanjut usia (lansia) agar sehat, mandiri, dan produktif.
"Posyandu keluarga adalah titik awal pelayanan pada masyarakat yang langsung berada di dusun masing-masing, sehingga kesehatan masyarakat dapat kita tingkatkan bersama," kata Niken.
Sementara itu, Kepala Dinas DKP NTB Fathul Gani menegaskan, gerakan diversifikasi pangan lokal dilakukan untuk menurunkan tingginya konsumsi dan ketergantungan masyarakat terhadap beras dan karbohidrat.
Baca Juga: KPK Lakukan Tes Antigen Untuk Seluruh Pegawai, Berikut Langkah-Langkah Pengambilan Swab Antigen
"Konsumsi beras yang cukup tinggi saat ini tentu menjadi tantangan tersendiri khususnya bagi masyarakat NTB di yang memiliki keanekaragaman bahan pangan non beras yang tersebar di Sepuluh kabupaten dan kota," ucap Fathul.
Menurut Fathul, diversifikasi pangan dengan memanfaatkan bahan makanan selain beras dapat menjadi peluang dengan mengembangkan industri pangan olahan yang memiliki nilai tambah secara ekonomi.
"Peran pengurus PKK pada semua tingkatan mutlak diperlukan. Ibu-ibu sebagai garda terdepan dalam mengelola ekonomi keluarga tentunya perlu diberikan pembekalan teknis tata cara pengolahan pangan lokal yang memiliki prospektif untuk dikembangkan," kata Fathul.
Gani mengungkapkan, selama ini indeks konsumsi beras di Provinsi NTB masih tinggi yaitu mencapai 120 kilogram per kapita per tahun. Padahal, secara nasional standarnya itu 90 kilogram per kapita per tahun.
"Artinya ada gap (kesenjangan) yang tinggi. Paling tidak kita harus menekan di bawah 100 kilogram per kapita per tahun," ucap Fathul.
