Network
WARTA LOMBOK – Aliansi Rakyat NTB Menggugat menggedor kantor Gubernur NTB dengan tuntunan penolakan terhadap UU Cipta Kerja atau Omnibus Law, Selasa 13 Oktober 2020 sekitar pukul 09.30 – 13.30 Wita.
Aliansi Rakyat NTB Menggugat terdiri dari beberapa gabungan organisasi mahasiswa yaitu BEM Unram, beberapa BEM perguruan tinggi di Mataram, dan Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI).
Ketua BEM Universitas Mataram (Unram), Irwan meminta kepada Gubernur NTB untuk mengeluarkan sikap menolak UU Cipta Kerja seperti Kepala Daerah lainnya dan jug meminta Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja tersebut.
Baca Juga: Gubernur NTB Terima Massa Aksi Penolakan UU Cipta Kerja, Aspirasi Kami Sampaikan Ke Presiden Jokowi
Akhirnya, selain Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah menerima di depan Kantor Gubernur tadi pagi dengan duduk santai dan sempat naik mobil komando menerima pernyataan sikap, Doktor Zul sapaan akrabnya menjawab juga via via akun media social facebook bang zul.
Bang Zul menuliskan “Tuntutan Mahasiswa dan Menolak Omnibus Law”.
Ia melanjutkan tulisan tersbeut tadi pagi ada 2 kelompok yang melakukan unjuk rasa menolak Omnibus Law. Tuntutannya agar Gubernur NTB menolak berlakunya Omnibus Law.
Baca Juga: Dinilai Janggal, Novel Baswedan Pertanyakan Draf Pengesahan UU Cipta Kerja yang Berubah
“Mungkin banyak yang terkejut, kenapa tuntutan para mahasiswa tersebut langsung saya iyakan tanpa berpikir panjang, Bahkan saya harus tandatangan dan ada juga tuntutan utk menulis surat ke pusat,” ungkap Doktor Zul di akun medsosnya.
